Pemprov Siap Aktifkan Kereta Api, Tertibkan Bangli di Sepanjang Rel

Padang, Padek—Meng­anti­sipasi kemacetan yang terus berulang setiap tahun, Pem­prov Sumbar menyatakan siap mengaktifkan kembali jalur kereta api yang telah lama tidak dioperasionalkan. Sya­ratnya, pemkab/pemko ber­sedia me­nertibkan ba­ngunan-bangunan di sepanjang rel kereta api. Sebab, Pemprov mempunyai kewenangan me­nyiapkan in­fra­struktur, se­dang­kan pener­tiban bangunan di sepanjang rel kereta api merupakan kewe­nangan pem­kab/pemko.

“Pengaktifan jalur kereta api bisa saja kami lakukan. Tapi, bagaimana dengan pem­bebasan lahannya. Sekarang kan banyak bangunan yang berdiri di atas rel kereta api. Sementara, kewenangan pe­ner­tibannya ada di kabupaten/kota,” ujar Kepala Dinas Per­hu­bungan, Informasi dan Ko­munikasi (Dishub Infor­kom) Sumbar, Mudrika kepada Pa­dang Ekspreskemarin (13/8).

Informasi yang dihimpun Padang Ekspres, terdapat be­berapa jalur kereta api di Sum­bar yang tidak lagi ber­fungsi.

Di antaranya, rel kereta api dari Padangpanjang-Bukittinggi-Payakumbuh-Limbanang, dan Pariaman-Sungailimau.

Mudrika menyebutkan, Di­nas Perhubungan bersedia me­nyiapkan infrastruktur untuk  mengoperasional kereta api. Dishub akan melobi pusat untuk membantu pengoperasional jalur-jalur kereta api yang telah lama “tidur” itu.

Mudrika mengungkapkan cukup banyak jalur kereta api yang tidak aktif, di antaranya jalur Padang – Lubukalung,  jalur Sicincin dan Kayutanam, Solok – Padangpanjang – Solok – Singka­rak -Padangpanjang. Lalu, jalur Bukitinggi- Payakum­buh dan  Lubukalung- Paria­man- Nareh dan Sungailimau.

“Saat ini di atas rel sudah berdiri rumah masyarakat. Jika, pemerintah daerah mampu me­ner­tibkan dan melakukan pem­bebasan lahan, kami siap meng­aktifkan rute itu lagi,” ujarnya.

Dia mengakui persoalan pem­bebasan lahan penyebab sulitnya mengaktifkan kembali jalur kereta api di Sumbar. Sebut saja rute kereta api Padang-BIM, hingga kini terkendala pembe­basan lahan oleh Pemkab Pa­dang­pariaman meski telah di­anggarkan Rp 10 miliar.

Saat ini, Dishub masih mem­butuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 18 miliar lagi untuk pembebasan lahan. “Kita sudah usulkan di APBD Perubahan. Kami targetkan dalam tahun ini sudah bisa tuntas pembebasan lahannya. Kami juga sudah tu­run­kan anggota untuk mem­bantu percepatan pembebasan lahan jalur Padang-BIM terse­but,” ujarnya.

Gubernur Irwan Prayitno menyatakan komitmennya me­nang­gulangi kemacetan lalu lin­tas di Sumbar. Karena itu, Gu­bernur meminta pengerjaan jalur Sicincin-Malalak terus dikebut.

Tak hanya itu, gagasan untuk membangun jalan tol juga salah satu cara untuk mengatasi kema­cetan. Pemprov juga akan mem­bangun jalan alternatif dari Ma­lalak ke Ngarai, serta memper­banyak jalur alternatif lainnya.

Menurut Irwan, kemacetan yang terjadi di ruas jalan Padang- Bukitinggi setiap libur Lebaran tak bisa dihindari. Namun begitu, dia bertekad akan terus berupaya mencari solusi terhadap alternatif kemacetan di Sumbar.

Pembiaran

Terpisah, pengamat kebija­kan publik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago mengatakan, kondisi lalu lintas di ruas jalan Padangpanjang-Bukittinggi me­nunjukkan Sumbar tidak punya pemimpin yang mampu memba­ca dan memecahkan masalah.

“Ruas ini adalah ruas yang sehari-hari dilintasi orang dari berbagai asal, termasuk orang-orang penting dari berbagai penjuru dunia. Seharusnya ruas ini dijadikan sebagai etalase untuk memperlihatkan nilai-nilai hidup bersih, tertib, dan tertata dari masyarakat Sumbar,” ujarnya.

Namun, dia menilai yang terjadi bertahun-tahun adalah pembiaran apa adanya. Banyak titik ditumbuhi semak, ada bak sampah besar dengan sampah berceceran di sekitarnya, dan terjadi kemacetan yang sebetul­nya bisa diselesaikan dengan satu tahun anggaran untuk mem­bangun fly over dan pelebaran di ruas prioritas. Setelah itu tinggal sinergi aparat dalam mene­gakkan hukum dan ketertiban.

“Pasti kondisi lalu lintas dan pemandangan di ruas ini bisa berubah. Masalahnya, kita seperti tidak punya pemimpin yang bisa melihat prioritas dan punya kegigihan mewujudkan mimpi. Itulah yang tampak pada Jokowi-Ahok di Jakarta saat ini,” jelasnya. (*)

[ Red/Administrator ]

http://padangekspres.co.id/?news=berita&id=46494

Post navigation

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

13 − one =