Pemda Diminta Aktifkan Kereta Api

Masyarakat Peduli Kereta Api Sumbar (MPKAS) Sumbar mendorong agar pemerintah daerah bersama PT KAI dan stakeholders, terus berupaya mengaktifkan jalur kereta api lama dan membuat jalur kereta api yang baru di ranah Minang.

Di samping mendukung transportasi orang dan barang menjadi cepat, murah dan tepat waktu, kereta api juga akan menjadi daya tarik dan mendukung kemajuan wisata Sumbar.

”Kelancaran transportasi sangat penting dalam menjamin kemajuan suatu bangsa, dan akan memberikan multiplier effect sangat besar dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Jika semua jalur kereta api terkoneksi, saya yakin ekonomi Sumbar menggeliat. Apalagi seluruh jalur kereta api terkoneksi dengan tempat-tempat wisata,” ujar Ketua Masyarakat Peduli Kereta Api Sumbar (MPKAS) Kurnia Chalik saat berkunjung ke Graha Pena Padang, tadi malam.

Jalur kereta api lama yang perlu diaktifkan kembali, menurut Kurnia, adalah jalur kereta api wisata dari Padangpanjang menuju Bukittinggi dan Payakumbuh.

Lalu, jalur kereta api wisata dari Muaro-Pulauaia-Tarandam-Stasiun Simpangharu Padang, jalur Padang-Lubukalung-Kayutanam-Padangpanjang, jalur Padangpanjang-Solok-Sawahlunto, serta jalur Loko Uap Mak Itam dari Sawahlunto ke Muaro Kalaban dan jalur kereta api dari Pariaman ke Nareh.

Menurutnya, gubernur, bupati dan wali kota yang dilintasi rel kereta api bersama DPRD, PT KAI dan segenap masyarakat mesti serius bekerja sama membersihkan kembali rel, stasiun dan jembatan yang selama ini banyak ditempati penduduk.

”Jalur itu direhabilitasi untuk pembukaan jalur kereta api wisata sesuai rencana pemerintah, seperti di jalur Padangpanjang-Bukittinggi-Payakumbuh dan jalur Muaro-Pulauaia-Tarandam-Stasiun Simpangharu yang masih terkendala,” ujar Kurnia didampingi Yuhefizar, pegiat perkretapian di MPKAS.

Sementara itu, untuk jalur kereta api yang baru, mereka mendorong segera beroperasinya jalur kereta api ke Bandara Internasional Minangkabau (BIM) dari Stasiun Simpangharu Padang via Duku.

“Untuk kereta api BIM ini idenya kita sudah lama, tapi yang duluan selesai di Bandara Kualanamu karena kita begitu lama selesai pembebasan lahan. Bandara standar internasional wajib memiliki akses kereta api untuk ketepatan waktu para penumpang pesawat,” ujarnya.

Jalur baru yang digagas sejak lama dan perlu segera ditindaklanjuti pemda ke pemerintah adalah, pembangunan terowongan kereta api dari Indarung Padang ke Solok sekitar 9 km. Jika itu terwujud, maka akan terkoneksi jalur lingkar kereta api wisata dari Padang-Solok-Padangpanjang-Lubukalung-Padang.

Kemudian, jalur kereta api dari Muaro-Logas-Lipatkain-Pekanbaru.

Jalur ini perlu kiranya dibuat agar jaringan kereta api Sumbar terkoneksi dengan jalur kereta api Trans Sumatra Railways di sisi timur Pulau Sumatera, yang memanjang dari Aceh-Sumatera Utara-Riau-Jambi-Sumatera Selatan-Lampung yang sedang berlangsung pembangunannya saat ini.

Dengan terhubungnya jalur kereta api Sumbar dengan jalur Trans Sumatera Railways, maka akan memberikan keuntungan besar secara ekonomi, khususnya lalu lintas barang dan jasa ke Pelabuhan Teluk Bayur Padang.

“Teluk Bayur akan menjadi pelabuhan strategis di pantai barat Sumatera,” jelas pria yang bersama MPKAS dan pemda berhasil memperjuangkan “pu­lang­nya” kereta api Loko Uap Mak Itam dari Ambarawa ke Sawahlunto, dan melobi Kemenhub agar memberikan railbus bandara (Duku-BIM) ke Sumbar ini.

Kurnia mencatat di Sumbar terdapat 15 lokomotif dengan harga masing-masingnya sekitar Rp 20 miliar dengan panjang jalur 240 km dengan dana Rp 5 triliun dan sekitar 1.000 karyawan. “Akan sangat rugi jika potensi aset tersebut dibiarkan begitu saja,” ujarnya.

Kurnia Khalik dan rekan-rekan MPKAS telah memperhitukan untung-rugi jika jalur kereta api diaktifkan kembali. Selain meningkatkan kunjungan wisata, hal tersebut juga membantu mengurai kemacetan lalu lintas terutama saat hari libur.

Kemudian, kereta api barang jika diaktifkan kembali bisa mengurangi risiko kerusakan jalan raya, karena menurutnya saat ini truk pengangkut barang sudah over kapasitas. “Berapa banyak dana APBN yang dikeluarkan jika terus-terusan digunakan untuk perbaikan jalan raya,” ujarnya.

Tantangan dalam pengaktifan jalur tersebut, di antaranya pemanfaatan jalur kereta api oleh masyarakat sebagai pemukimam.

“Dari pada lahan mengganggur, lebih baik dimanfaatkan masyarakat. Namun, ketika PT KAI membutuhkan, maka warga juga harus berlapang dada menyerahkan lahan tersebut, karena sudah ada kontrak dari awal,” jelasnya. (*)

Sumber : http://m.padek.co/detail.php?news=48519

Post navigation

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

fourteen + one =