Jalur KA Naras-Sungai Limau, Masyarakat Diminta Bongkar Bangunan di Lahan KAI

Parit Malintang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padangpariaman, Sumatera Barat (Sumbar) meminta sejumlah pihak yang memiliki bangunan di lahan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) di daerah itu untuk segera membongkar bangunannya.
Permintaan tersebut karena Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar telah menerbitkan izin Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) pembangunan jalur kereta api antara Naras, Kota Pariaman ke Sungai Limau, Padangpariaman.
“Kita telah sosialisasikan dua tahun lalu melalui camat dan wali nagari (desa adat) kepada pihak
Ia mengatakan dirinya mengetahui bahwa bangunan milik pemerintah dan masyarakat berdiri di lahan milik KAI karena ia telah dua kali mengikuti rapat bersama pihak KAI sehingga dari jauh hari pihaknya telah melakukan sosialisasi.
Sosialisasi tersebut merupakan dukungan dari Pemkab Padangpariaman terhadap pembangunan transportasi massal di daerah itu guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan umum yang aman dan murah.
“Apalagi rencana Kementerian Perhubungan akan meneruskan pembangunan rel kereta api sampai ke Kabupaten Pasaman Barat terwujudkan,” katanya.
Oleh karena itu, ia berharap kepada pihak yang bangunannya berdiri di atas lahan KAI segera pindah ke tempat lain dan membongkar bangunannya guna terwujudnya transportasi massal di daerah itu.
Sebelumnya, DLH Sumbar menerbitkan empat izin Amdal selama 2016 sedangkan untuk 2017 dinas tersebut telah terbitkan satu izin Amdal yakni untuk pembangunan jalur kereta api dari Naras ke Sungai Limau.
“Penerbitan Amdal ini sebagai salah satu persyaratan untuk merealisasikan kegiatan dan usaha agar tidak berdampak buruk pada lingkungan untuk jangka panjang,” kata Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan DLH Sumbar, Yosmike Yusra di Padang, Senin (10/4).
Ia berharap setelah menerima izin Amdal dalam merealisasikan kegiatan hendaknya dapat berpedoman pada peraturan agar lingkungan tidak rusak karena usaha tersebut.
“Perusahaan dan kegiatan yang tidak taat Amdal akan dikenakan sanksi administrasi oleh pihak yang memiliki kewenangan mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha,” kata dia. (*)
Sumber : http://www.antarasumbar.com

Post navigation

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

one × four =